Perencanaan Kota Pro-Kaum Miskin

Disetiap Ibukota diberbagai daerah akan ditemukan berbagai macam permasalahan dari kriminalitas, lapangan kerja selain itu ada masalah utama yaitu kemiskinan warga dan manifestasinya dalam bentuk kekumuhan kota, disini perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengajak berbagai elemen yang menghidupkan kota untuk menaggulangi permasalahan kemiskinan, yang menjadi pertanyaan apakah Pemerintah Daerah telah melakukan hal tersebut ? […]

Kelihatannya belum semua kota dinegeri ini yang melakukannya, salah satu indikasinya , tiap tahun hanya seperempat total anggaran (APBD) yang dialokasikan untuk pembangunan, tak banyak dari jumlah itu yang bisa dinikmati masyarakat Miskin.

Peran Warga didalam pembangunan adalah suatu bentuk keharusan yang perlu dilaksanakan dalam pengambilan kebijaksanaan pembangunan daerah, pada waktu-waktu yang terdahulu didalam penanganan masalah-masalah klasik seperti pemukiman daerah kumuh dan pedagang kaki lima tidak pernah terselesaikan secara menyeluruh , dalam kenyataannya penggalian dan pemecahan masalah tersebut selalu dilimpahkan kepada perancang kota dan penentu kebijakan.

Padahal banyak bukti menunjukkan , warga kota sering lebih mengetahui persoalan sebenarnya , bahkan mampu mengeluarkan ide-ide kreatif dan imajinatif segar. Asal mereka diajak berembug tentang kotanya, seperti pengalaman di kota Porto Alegre, Brasil.

Orcamento Participaivo (OP), dua kata berarti “Keterlibatan Warga Kota dalam penentuan APBD”, adalah hal yang konsekwen dilakukan di Porto Alegre. Ketika Partai Buruh menang pemilu di negara bagian ini , dikembangkan OP yang bisa berarti “APBD Partisipatif”. Dalam kerangka OP, kota dibagi 16 subregion. Warga dalam forum-forum lokal dan regional berdiskusi tentang persoalan kota dan mencari solusinya.

Selain mendapat informasi tentang sistem baru, warga juga dibekali brosur 30 halaman tentang fungsi dan haknya sebagai warga kota. Konon, 85 persen warga Porto Alegre memahami OP dan sekitar 20,000 warga terlibat aktif dalam kepentingan dan melakukan konseling. Dari ratusan delegasi forum, dipilih 40 orang sebagai perwakilan dan berhak meneliti penggunaan keuntungan pemerintah kota. Aneka usulan dari 21 forum kota dirangkum dalam rancangan APBD, diserahkan gubernur terpilih kepada dewan kota. Dean kota sebagai satu-satunya instansi yang berhak memutuskan APBD.

Dengan cara ini , sejak beberapa tahun terakhir , warga kota dapat memutuskan penggunaan dana APBD sekitar 750 juta dollar AS (sekitar 8,5 triliun), Sebagian besar dana itu diinvestasikan bagi kemaslahatan lapis sosial bawah, misalnya untuk kawasan kumuh, sebagian besar terlayani infrastruktur kota, seperti air minum, kanalisasi, jalan, sistem pendidikan, pembuangan dan daur ulang sampah, perbaikan alat transportasi kota , serta jaringan pembuangan air limbah.

Model Porto Alegre menjadi acuan ratusan dewan kota di Brasil. Dalam Kaitan ini , model demokrasi repsentatif, di Brasil kian kehilangan pamor.
Selain partisipasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar apapun adalah salah satu syarat utama kota pro-poor. Sebenarnya sebagai anggota Habitat Internasional, Indonesia telah meratifikasi klausul rumah sebagai basic need. Konstitusipun tegas menyatakan, “Negara wajib membantu mengadakan rumah yang layak bagi rakyat Indonesia” (UUD 1945, pasal 48 H). Begitu pula UU No 25/2000 tentang propenas dan UU Bangunan gedung 2003 (pasal 43 ayat 4) yang mewajibkan pemerintah daerah “Memberdayakan masyarakat miskin yang belum memiliki akses rumah.” Arahan konstitusi ini bertujuan memberi aksesibilitas rumah bagi rakyat Indonesia, terutama bagi kelompok lemah ekonomi.

Secara teknis , teori krisis perumahan dan solusinya bisa dibagi dalam dua kelompok. Pertama melihat masalah perumahan sebagai “persoalan modal dan penghasilan”. Kelompok dua, menganggapnya “persoalan kebersihan, kesehatan dan keteraturan”. Bagi kelompok pertama , krisis perumahan dianggap identik tingginya harga lahan yang disebabkan pemilikan yang tidak produktif , spekulasi lahan dan bangunan, serta pengendalian stok rumah dan kapling oleh segelintir. Teori ini berhasil “menelanjangi” berbagai perilaku melenceng para developer perumahan.

Kritik terhadap spekulasi lahan dan properti ini banyak didukung pemikir progresif , perencana dan politisi kota yang dibeberapa negara berhasil memicu gerakan reformasi perumahan. Solusi yang ditawarkan berangkat dari aspek keuangan , seperti kurangnya dana bagi pembangunan rumah sederhana, tingginya bunga kredit perumahan , maraknya manipulasi hipotek yang diberikan untuk pelelangan lahan secara spekulatif , serta rendahnya penghasilan masyarakat.

Sementara itu, teori kelompok kedua , mereduksi masalah perumahan menjadi sekedar persoalan “renovasi dan peremajaan kampung”, “budaya kemiskinan”, serta kurangnya pengawasan negara dengan akibat mekarnya perumahan kumuh, berbagai asumsi itu mewarnai kebijakan perumahan di Indonesia.

Pelajaran dari mancanegara bermanfaat sebagai masukkan, Jerman bisa menjadi contoh, Usai perang dunia II , negeri yang sebagian besar kotanya diluluhlantakkan bom sekutu , menjadikan pembangunan perumahan sebagai motor pembangunan ekonomi dengan memberi insentif pajak, kredit murah dan sejenisnya kepada developer yang membangun perumahan bagi masyarakat menengah bawah. Meski tingkat keuntungan relatif kecil, tingkat kepastian mendapat keuntungan nyaris 100 persen. Tak heran lebih dari 60 persen perumahan di Jerman dibangun developer jenis ini. Mereka yang menginginkan keuntungan lebih harus mengikuti aturan pasar yang beresiko.

Dari paparan itu banyak peluang untuk menyelesaikan krisis perkotaan dan perumahan di Tanah Air. Kemauan politik pemerintah dan semua pihak dalam mencari keseimbangan diantara pemangku kepentingan merupakan syarat yang harus dipenuhi. selebihnya masalah teknis.

Oleh : Ivan A Hadar
Koordinator Nasional target MDG’s (Bappenas/UNDP)
Telah dimuat di harian Kompas 26/04/2008

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: